Sunday, October 22, 2017

Kanang, Suara Hasil Pemungutan Pilkades Harus Dihitung Satu Tempat



SIAGA || Bupati Ngawi Budi Sulistyono/Kanang tidak menghendaki proses penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan ditingkat dusun. Pasalnya, sangat rawan terjadinya konflik masalah dikemudian hari pasca Pilkades baik antar pemilih maupun calon kepala desa (cakades) dengan pemilih dalam hal ini warga. 

“Tidak boleh, penghitunganya harus satu tempat dan tersentralistik jangan dihitung ditingkat dusun itu sangat rawan masalah. Imbasnya jelas terkotak-kotak sosial masyarakatnya,” jelas Kanang, Jum’at (20/10).

Dia sedikit memberikan gambaran, apabila dihitung disatu tempat akan meminimalisir konflik politik tingkat desa. Sebab, jika hasil suara pemungutan dihitung per dusun bisa memungkinkan terjadinya marginalisasi pandangan politik dari cakades yang jadi. Muaranya bisa menghambat lajunya pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan perekonomian desa itu sendiri.

Pernyataan Kanang ini tidak lepas dari sistim Pilkades yang mengadopsi model TPS sesuai regulasi terbaru UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 tentang Pilkades. Dimana dalam Pasal 112 dan Pasal 35 Permendagri tersebut disebutkan, lokasi pencoblosan surat suara diarahkan per TPS.

“Pilkades model beginian saya kira cukup bagus bisa mendekatkan pemilih dengan lokasi pemungutan suara (TPS-red) sehingga meningkatkan pertisipasi pemilih dan menekan terjadinya gesekan antar pendukung,” urai Kanang.

Seperti diketahui sebelumnya pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2017 mendatang diikutii oleh 14 desa dari 10 wilayah kecamatan. Sesuai rencananya setiap desa yang melaksanakan Pilkades hanya disubsidi dana oleh Pemkab Ngawi rata-rata per desa hanya Rp 22 juta yang dianggarkan melalui APBD 2017. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: