Tuesday, November 14, 2017

Baderan Bergejolak, Dewan Pusing Cari Solusi

SiagaNews || Polemik Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Ngawi jelang Pilkades belum menunjukan tanda-tanda bakal segera redam. Justru sebaliknya, situasinya kini makin memanas selangkah dengan tuntutan Suyanto yang terus mencari keadilan pasca haknya untuk menjadi bakal calon kepala desa di diskualifikasi panitia Pilkades Baderan pada 7 November 2017 lalu.

Kali ini Suyanto yang notabene incumbent Kepala Desa (Kades) Baderan bersama kuasa hukum ditambah beberapa orang pendukungnya langsung melurug ke DPRD Ngawi untuk mengadukan nasibnya yang diduga menjadi korban diskriminasi panitia Pilkades Baderan.

Kedatangan Suyanto langsung ditemui para wakil rakyat khususnya dari Komisi I plus Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko demikian juga salah satu Wakil Ketua DPRD Ngawi Maryoto dengan agenda rapat klarifikasi dan bedah kasus yang digelar di ruang Banmus, Selasa (14/11). Dihadapan para wakil rakyat Suyanto yang didampingi kuasa hukumnya Sigit Ikhsan Wibowo membeberkan semua kronologi sesuai tahapanya yang bermuara pada pembatalan dirinya sebagai bakal calon kepala desa.

“Jadi hari ini agendanya mendengarkan audiensi dan menerima pengaduan dari saudara Suyanto sebagai salah satu pendaftar Pilkades Baderan. Dan kita sudah catat semua apa yang disampaikan Suyanto terkait perlakuan dari panitia yang berujung pada diskualifikasi sebagai bakal calon kepala desa. Namun hari ini kami atas nama dewan belum bisa menyimpulkan apapun juga,” terang Antok sapaan akrab Ketua DPRD Ngawi, Selasa (14/11).

Namun bagi Antok, pernyataan sepihak Suyanto bersama kuasa hukumnya sebagai orang yang merasa dirugikan ini memang harus di kroscekan dengan pihak yang berpolemik tentunya panitia Pilkades Baderan. Sesuai rencana Rabu besok, (15/11), ditempat yang sama akan dipanggil semua panitia Pilkades Baderan untuk didengarkan alasan hukum maupun tahapan yang sudah digelar hingga sekarang ini. Utamanya menyangkut keputusan atas pembatalan diri Suyanto sebagai salah satu kandidat bakal calon kepala desa.

“Apapun itu hasilnya kami minta polemik  di Desa Baderan ini jangan sampai menimbulkan efek sosial ataupun krisis warga masyarakatnya. Dari sikap yang kita dengar tadi dari Suyanto memang closingnya tetap akan membawa masalah  ini ke ranah hukum dan itu memang haknya,” urai Antok.
Meski demikian, pihaknya tetap merumuskan langkah-langkah untuk menghasilkan satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati Ngawi. Sedangkan masalah tahapan Pilkades yang sedang bergulir memang harus diteruskan sesuai mekanismenya. Sehingga pada proses pelaksanaan pemungutan suara nanti jangan sampai terhambat meskipun proses hukum terus berlanjut.

Sementara itu Suyanto menegaskan, apa yang disampaikan kepada wakil rakyat atas perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya dari panitia Pilkades Baderan sebagai bentuk pelanggaran atas produk hukum yang mempunyai kekuatan tetap. Poinya, tidak lain jika dalam waktu dekat tidak terselesaikan secara baik dan dikembalikan haknya sebagai bakal calon kepala desa jelas akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum.

“Sudah saya sampaikan dari awal ketika dalam penetapan saya dibatalkan dengan alasan administrasi waktu pendaftaran padahal ada jeda waktu untuk melengkapi pemberkasan itu. Dan ketika pemberkasan itu sudah lengkap mendasar ceklist panitia mendasar calon satu, dua dan tiga anehnya saya yang di diskualifikasi. Padahal pendaftaranya itu lebih awal saya daripada calon nomor tiga itu (Waito Cempoko-red) maka panitia alasanya apa,” ungkap Suyanto. (pr)

SHARE THIS

Author:

0 komentar: