Sunday, November 26, 2017

Dewan Bicara Akibat Perda Pengemis Di Ngawi Asal Semprit

Siaganews || NGAWI. Patut diapresiasi sikap tegas Pemkab Ngawi untuk menata lebih terhadap situasi ketentraman dan ketertiban di wilayah terutama di dalam kota. Terbukti, salah satu peraturan daerah (Perda) yang menjadi momok menakutkan bagi anak jalanan dan pengemis di daerah tersebut langsung ditegakan.

Tentu, diimplementasikan melalui Perda Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang salah satu itemnya mengatur keberadaan anak jalanan, pengamen maupun pengemis yang sering beroperasi di wilayah Ngawi. Sayangnya, Perda yang sejatinya baik sesuai kebutuhan sekarang ini langsung tancap gas begitu saja dan kecenderungan dadakan tanpa ada sosialisasi lebih awal.

Seperti yang diakui Arif Setiyono Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi beberapa waktu lalu memang belum ada sosialisasi secara formal yang melibatkan stakeholder terkait. Dan baru disosialisasikan dalam beberapa waktu kemudian meskipun papan pengumuman sudah mulai disebar diberbagai titik dalam kota.

Menyikapi hal ini, Maryoto Wakil Ketua DPRD Ngawi sedikit menyayangkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat maupun pada obyek sebenarnya yakni para anak jalanan dan pengemis. Kata Maryoto, Perda Nomor 01 Tahun 2017 yang mengatur trantib sebenarnya bukan dadakan melainkan tindak lanjut dari peraturan sebelumnya. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2001 dan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Sebetulnya perdanya itu sudah lama dan kini hanya menyempurnakan saja menjadi Perda Nomor 01 Tahun 2017 itu. Hanya saja kita akui sosialisasi perda itu perlu ditingkatkan dan mungkin saja sudah dilakukan tetapi hanya di forum terbatas, terang Maryoto, Minggu (26/11).

Cetusnya, pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait harus meningkatkan serta memperluas sosialisasi bahkan sasaranya pun harus sampai ke desa. Jangan sampai ada kesan miring terhadap petugas trantib khususnya Satpol PP manakala melakukan penegakan sesuai perda yang dimaksudkan diatas.

Ia mengakui, perda yang mengatur tentang kehadiran anak jalanan, pengemis maupun pengamen untuk di Ngawi sendiri terbilang lambat dibanding daerah lainya. Sebab di Ngawi sendiri, masih dilakukan kajian, bahasan untuk menyempurnakanya. Mengingat output dari penegakan perda tersebut erat kaitanya dengan norma sosial.

Memberi orang itu baik tapi satu sisi mengganggu ketertiban umum dan cara-cara memintanya juga seringkali kurang pas demikian juga penampilanya ketika di lampu merah itu. Dan profesi seperti itu dijadikan pekerjaan apalagi memanfaatkan anak kecil jelas itu sangat tidak benarkan jelas-jelas mengeksploitasi anak, urai Maryoto.

Kemudian, selaku wakil rakyat Maryoto mensuport terus terhadap Satpol PP dalam mengawal perda. Kongkretnya, untuk di seputar alun-alun Ngawi memang butuh pengawasan khusus selaras dengan peningkatan fasilitas umum untuk menarik perhatian warga. Jangan sampai kawasan yang menjadi salah satu titik destinasi wisata di dalam kota tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. (pr)



SHARE THIS

Author:

0 komentar: