Friday, November 10, 2017

KPK Periksa Delapan Saksi Kasus Suap Pemkab Nganjuk


Siaga News || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa delapan saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

“Delapan saksi itu diperiksa untuk tersangka Taufiqurrahman,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Taufiqurrahman merupakan Bupati Nganjuk nonaktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Delapan saksi itu antara lain Kepala RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk Tien Farida Yani, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Suroto, dan Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom Teguh Sudjatmika.

Selanjutnya, tiga ajudan Bupati Nganjuk masing-masing Nurrosyid Hussein Hidayat, Okky Hayupamudja, dan Joni serta dua PNS Kabupaten Nganjuk masing-masing Cahya Sarwa Edy dan Suwarno.

KPK telah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut.

Diduga sebagai penerima pada kasus itu, yakni Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.

Sementara diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Diduga, pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaan Bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Total uang yang diamankan sebagau barang bukti senilia Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000.

Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan kasus, itu, KPK juga telah menggeledah 15 lokasi dari Jumat (27/10) sampai Senin (30/10) lalu.

15 lokasi yang digeledah itu antara lain lima lokasi adalah rumah para tersangka, dua kantor masing-masing Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan rumah delapan saksi di daerah Nganjuk.


SHARE THIS

Author:

0 komentar: