Monday, November 6, 2017

Lingkup Pemkab Ngawi, Alasan KASN Membuat Empat Kursi Esselon II Kosong


SIAGA NEWS  || Pasca mutasi jabatan lingkup Pemkab Ngawi pada 19 Oktober 2017 kemarin hingga kini empat pucuk pimpinan setingkat esselon II masih diumbar kosong. Padahal sesuai janji Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau Kanang sebelumnya bakal mengisi jabatan difinitif di empat instansi tersebut melalui ajang promosi di akhir tahun ini.

Empat instansi yang masih dijabat seorang Plt tidak lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan.

Namun berbalik dengan pernyataan Moch Sodiq Triwidiyanto Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Ngawi. Menurutnya pengisian jabatan di empat instansi itu harus melalui proses panjang meski telah mengalami kekosongan hampir setahun. 

“Saya kira tidak mungkin pengisian jabatan pada akhir tahun anggaran seperti ini. Memang prosesnya lama juga soal itu,” terang Moch Sodiq Triwidiyanto, Senin (06/11).

Kata Sodiq demikian panggilan akrabnya sampai saat ini proses konsultasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) belum tuntas. Meskipun konsultasi sudah dilakukan sejak dua bulan lalu atau awal Agustus 2017. Dipastikan, pengisian jabatan kosong itu paling tidak bisa dilakukan awal tahun depan dan hal itu sudah dikonsultasikan ke Bupati Ngawi.

Mengapa demikian beber Sodiq, pengisian jabatan esselon II ini jelas melalui proses assessment untuk menguji kemampuan calon penjabat yang bakal ditempatkan di kursi kosong itu. Dan proses assessment diprediksi mulai dilakukan antara dua bulan terkahir ini November-Desember sehingga pengisian jabatan itu baru dilakukan antara Januari-Februari 2018.

“Kalau esselon II masih terkendala teknis tetapi fokus untuk sekarang ini tidak lain pengisian kursi kepala sekolah yang memang kosong. Hal itu dilakukan lebih awal mengingat dari skala prioritas dan itu bisa dilakukan langsung oleh Diknas,” beber Sodiq.

Ditambahkan, untuk Organisasi Pimpinan Daerah (OPD sedang fokus membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ-red) terhadap program-program yang telah dikerjakan tahun 2017 ini. Jika mutasi dipaksakan sekarang ini, Sodiq khawatir, proses SPJ tersebut jelas akan terganggu. Pertimbangan itulah yang membuat pihaknya menunda proses promosi jabatan dan pengisian jabatan lowong esselon II.

Pungkasnya, pengisian kursi lowong tersebut dilakukan di awal tahun depan tidak mengganggu penyusunan program OPD. Dan pengisian jabatan yang terlalu dipaksakan juga dikhawatirkan akan menjadi blunder Pemkab Ngawi sendiri. Dia menambahkan, hal tersebut juga terjadi saat perubahan OPD terjadi awal tahun lalu. Banyak pejabat yang tidak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya.
“Akibatnya program kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, capaian indicator kinerjanya yang mendukung visi misi bupati minim. Tentunya ada evaluasi berkelanjutan jangan sampai hal itu terulang,’’ cetus Sodiq. (pr)

SHARE THIS

Author:

0 komentar: