Thursday, November 16, 2017

Panitia Pilkades Baderan Tutup Mulut Dihadapan Wartawan


SiagaNews || Mencuatkan kasus Pilkades Baderan, Kecamatan Geneng, Ngawi terus menjadi perhatian publik. Mengingat, polemik yang terjadi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa dalam menentukan pemimpinya. Namun ditengah perjalananya dalam menggelar tahapan Pilakdes Baderan terindikasi menabrak produk hukum diatasnya. 

Sebagaimana kasus yang dihembuskan Suyanto salah satu bakal calon kepala desa terpaksa dibatalkan pencalonanya oleh panitia Pilkades Baderan setelah dianggap tidak melengkapi berkas lamaran pada waktu proses pendaftaran. Tidak ingin timbul masalah berlarut-larut, DPRD Ngawi berupaya melakukan klarifikasi untuk mengurai keruwetan yang terjadi dengan memanggil panitia Pilkades Baderan pada Rabu, (15/11).

Pada kesempatan itu Jatmiko Ketua Panitia Pilkades Baderan langsung hadir bersama anggotanya dimintai keterangan oleh para wakil rakyat secara tertutup di ruang Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko. Pihak wakil rakyat sendiri langsung menghadirkan Komisi I yang membidangi pemerintahan demikian juga Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno.

Tapi sayang, usai dimintai keterangan oleh wakil rakyat Jatmiko selaku Ketua Panitia Pilkades Baderan ngeloyor begitu saja keluar ruangan dan masuk ke dalam mobil tanpa menanggapi pertanyaan wartawan yang sudah menunggu sejak awal. Padahal keterangan Jatmiko sangat membantu publik memahami perselisihan jelang Pilkades Baderan secara seimbang. 

Untungnya Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Ngawi membeberkan hasil klarifikasi dengan panitia Pilkades Baderan. Pada poinya selaku wakil rakyat pihaknya mengkonfirmasi kepada panitia Pilkades Baderan mendasar pengaduan Suyanto yang merasa haknya menjadi calon kepala desa Baderan digugurkan oleh panitia.

“Kami tadi menanyakan kepada panitia mulai penyusunan tatib sampai menggelar tahapanya termasuk proses pendaftaran calon hingga penetapan. Dan utamanya menanyakan alasan yang membuat Suyanto ini gagal mencalonkan diri,” terang Antok sapaan akrab Ketua DPRD Ngawi, Rabu (15/11).

Jelas Antok, dari sederet pertanyaan yang dilontarkan wakil rakyat pihak panitia Pilkades Baderan beranggapan semua yang diputuskan melalui penetapan calon kepala desa sudah mendasar tatib. Dan tatib yang dibuat panitia diasumsikan sudah merujuk pada produk hukum diatasnya yakni Perda dan Perbup maupun perundang-undangan lainya.

“Tadi sempat saya tanyakan kepada panitia sesuai harapan Suyanto apakah dimungkinkan ditetapkan kembali sebagai calon dan saya tanyakan juga tentang konsekuensi hukum yang diambil oleh panitia. Dan panitia menjawab karena sudah diputuskan melalui rapat pleno maka Suyanto tidak bisa lagi ditetapkan menjadi calon. Selain itu panitia telah siap terhadap semua resiko dan konsekuensi jika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum,” beber Antok.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus Pilkades Baderan mengerucut ke permukaan setelah Suyanto dibatalkan pencalonanya dengan alasan tidak melengkapi diri berkas lamaran bermaterei Rp 6 ribu pada waktu pendaftaran yang terakhir ditutup pada 24 Oktober 2017. Alasan panitia Pilkades Baderan ini merujuk pada Pasal 14 Tatib Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pilkades Baderan.

Padahal dipihak Suyanto apa yang menjadi dasar panitia Pilkades Baderan tersebut adalah cacat hukum dan tidak mendasar pada Perda dan Perbup. Selain itu juga dipersoalkan tentang biaya yang ditetapkan panitia Pilkades Baderan senilai Rp 25 juta yang dibebankan kepada bakal calon kepala desa dengan alasan sebagai biaya jaminan. 

Dan Suyanto sendiri beranggapan tatib yang dibuat panitia telah mencederai pesta demokrasi dan menutup ruang pencalonan bagi mereka yang tidak mampu membayar Rp 25 juta. Jika ini ada pembiaran menurutnya akan merampas hak-hak masyarakat mengingat pencalonan kepala desa tanpa disertai embel-embel biaya. (pr)

SHARE THIS

Author:

0 komentar: