Friday, November 10, 2017

Pungut Biaya Rp 25 Juta Per Calon, Suyanto Perkarakan Hukum Panitia Pilkades Baderan




SiagaNews || NGAWI. Pasca didiskualifikasi atau digugurkan sebagai bakal calon kepala desa terhadap Suyanto warga Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Ngawi berbuntut panjang. Untuk kedua kalinya dengan membawa massa dua truk, melalui kuasa hukumnya Suyanto melaporkan pihak panitia Pilkades Baderan ke Polres Ngawi dengan masalah baru. Yakni, tentang dugaan pungutan biaya yang dianggap illegal senilai Rp 25 juta, yang dilakukan panitia Pilkades Baderan terhadap per bakal calon kepala desa, Jum’at (10/11).

Sigit Ikhsan Wibowo selaku kuasa hukum Suyanto mengatakan, panitia Pilkades Baderan telah diduga melakukan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyusul panitia Pilkades Baderan telah diduga memungut biaya Rp 25 juta kepada per bakal calon kepala desa. 

Padahal aturan pungutan biaya puluhan juta tersebut tidak ada dasar hukumnya sama sekali baik di UU Desa, Perda maupun Perbup. Dan munculnya biaya Rp 25 juta itu sesuai dengan Pasal 26 mendasar Keputusan Panitia Pilkades Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pilkades Desa Baderan.

“Menurut kami sebagai kuasa hukum itu tidak ada dasarnya (pungutan biaya-red). Justru panitia membuat tatib (tata tertib-red) dengan memasukan pasal 26 itu. Nah itu melanggar aturan diatasnya dan perbuatan ini sebagaimana ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi ya melanggar,” terang Sigit Ikhsan Wibowo, Jum’at (10/11).

Jelasnya, pihak panitia Pilkades tidak mempunyai kewenangan untuk menerima uang atau biaya, yang berhak tidak lain pemerintahan desa itu sendiri. Sedangkan kapasitas panitia Pilkades adalah menyelenggarakan proses Pilkades dari awal tahapan sampai pemungutan suara dan seterusnya. Bukan menarik uang dari para bakal calon kepala desa dan menyimpanya. Bebernya, sebelum dinyatakan gugur sebagai bakal calon kepala desa pada Selasa, (07/11), Suyanto telah menyetor uang senilai Rp 25 juta tertanggal 29 Oktober 2017 yang diterima panitia Pilkades Baderan. 

Ungkapnya lagi, pihaknya selaku kuasa hukum Suyanto sudah gelar perkara bersama Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Maryoko. Namun pihak internal kepolisian sendiri masih akan koordinasi lagi dengan pihak atasan sehingga belum diterbitkan surat laporan. Selain itu, jika tidak ada perubahan pada tatib panitia Pilkades tentang pungutan biaya Rp 25 juta per bakal calon kepala desa maka pihaknya tetap meneruskan kasus tersebut.

Sementara itu Jatmiko Ketua Panitia Pilkades Baderan saat dijumpai dirumahnya menerangkan, pungutan biaya Rp 25 juta per bakal calon kepala desa sifatnya hanya jaminan dan akan dikembalikan lagi kepada masing-masing bakal calon kepala desa. Tujuan dari biaya Rp 25 juta tidak lain untuk lebih memantapkan para bakal calon kepala desa sampai proses pemungutan suara. 

Dan terkait aturan pungutan biaya yang timbul urai Jatmiko, memang mendasar kesepakatan panitia Pilkades dan terakomodasi kedalam Pasal 26 Tatib Nomor 01 Tahun 2017. Selain itu, gugurnya Suyanto sebagai bakal calon kepala desa memang tidak menyertakan surat permohonan atau lamaran bermateri Rp 6 ribu pada waktu proses pendaftaran sesuai Pasal 14 dari aturan tatib yang sama. 

Tambah Jatmiko, penjaringan bakal calon kepala desa di Desa Baderan memang dibuka mulai 16 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2017. Pada jelang akhir penutupan pendaftaran maupun penjaringan bakal calon kepala desa pada 24 Oktober 2017 tepat pukul 14.40 WIB atau kurang dari 20 menit penutupan Suyanto melakukan pendaftaran ke panitia Pilkades dengan hanya membawa KTP asli. 

Kemudian Suyanto baru melengkapi semua berkas persyaratan administrasi termasuk surat lamaran bermateri Rp 6 ribu pada 29 Oktober 2017 setelah masa pendaftaran usai. Karena alasan awal pendaftaran hanya membawa KTP asli tanpa menyertakan surat lamaran yang dimaksudkan maka Suyanto dianggap gugur oleh panitia Pilkades sebagai calon kepala desa pada proses penetapan di Balai Desa Baderan tanggal 07 Oktober 2017.

Seperti diketahui sebelumnya, yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti proses pemungutan suara pada Pilkades Baderan tanggal 03 Desember 2017 hanya dua orang. Yakni Setiaji dengan nomor urut 1 asal Desa Baderan, Kecamatan Geneng dan Waito Cempoko dengan nomor urut 2 asal Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi. (pr)



                          

SHARE THIS

Author:

0 komentar: