Thursday, November 9, 2017

Warning Keras, Panitia Pilkades Dilarang Pungut Biaya Dari Calon Kades


SiagaNews || NGAWI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi warning keras terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilarang untuk memungut biaya administrasi dari para bakal calon kepala desa apapun bentuknya. Termasuk pungutan yang bersifat iuran.

Kasi Pemerintahan Desa dan Aparatur Desa DPMD Ngawi Agus Wibowo menegaskan, pembiayaan pelaksanaan Pilkades sudah diatur sedemikian rupa tanpa melibatkan bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini calon kepala desa. Aturan tersebut sebagaimana tercover pada dasar hukum pelaksanaan Pilkades baik Perda No 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa maupun Perbup No 23 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Dengan demikian kata Agus, meminta panitia Pilkades tidak memungut biaya pendaftaran atau biaya pelaksanaan pemungutan suara, karena tidak ada dasar hukum yang menguatkan terlebih mengikat. Sebab, biaya Pilkades sudah diatur melalui tiga sumber secara sah yakni dari APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan (BK), ADD dan PADES.

Poinya tidak lain dilarang menarik biaya dengan alasan apapun kepada calon kepala desa. Jika ada tarikan itu masuk kategori pungutan liar diluar konteknya kepanitiaan. Karena semua biaya Pilkades sudah diakomodasi melalui tiga sumber tadi, terang Agus Wibowo, Kamis (09/11).

Menyangkut persiapan Pilkades serentak 14 desa dari 10 kecamatan jelas Agus, sejauh ini sudah ada 13 desa yang telah menetapkan calon kepala desa beserta nomor urutnya.
Tinggal Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin yang belum bisa melakukan tahapan ini mengingat dari jumlah bakal calon kepala desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk Kenongorejo masih ada tahapan berikutnya sebelum melakukan penetapan yakni harus melalui seleksi calon melalui ujian. Dan ujian itu sendiri bakal dilaksanakan pada 16 November 2017 di Ngawi sini bukan di desa untuk menjaga netralitas panitia Pilkades, pungkasnya. (pr)

SHARE THIS

Author:

0 komentar: