Thursday, December 14, 2017

Dewan Ngawi Sidak Ke Desa Hasilnya Bikin Mumet

SiagaNews || Anggota Komisi I DPRD Ngawi terpaksa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa/Kecamatan Kasreman untuk melihat kondisi birokrasi desa setempat jelang akhir tahun ini, Kamis (14/12). Hasil dari sidak membuat mumet wakil rakyat menyusul carut marutnya sistim birokrasi maupun penganggaran bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2017. 

“Hasil temuan memang ada beberapa item yang patut untuk dijadikan pembahasan dari desa ini (Kasreman-red). Entah itu realisasi anggaran maupun cara teknis pengerjaan proyek yang ada di desa tersebut bersumber dari ADD maupun DD,” terang Siswanto Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi.

Tandasnya, temuan pertama langsung menyasar pada pekerjaan proyek tanpa dilengkapi papan pengumuman proyek atau direksi kit sehingga besaran nilai maupun sumber anggaran tanpa diketahui warga masyarakat setempat. Kedua, terkait dengan proyek pekerjaan saluran air yang terkesan asal-asalan tanpa memperhatikan perhitungan teknis secara matang. Dimaksudkan asal-asalan beber Siswanto, berkaitan dengan TPT atau ketinggian saluran air yang kurang memenuhi standart.

“Tadi saya tanya ke salah satu perangkat desa setempat kebetulan TPK nya tidak ada menyebutkan jika saluran air yang ada cuma 35 centimeter padahal aturanya paling tidak diantara 70-90 centimeter. Dan paling menyayangkan lagi dia bilang kalau volumenya memang kurang. Terus saya minta harus dibenahi lagi sesuai RAP nya sebab akan saya lihat lagi beberapa hari kedepan,” terang Siswanto.

Ditambahkan, selain temuan proyek juga ditemukan tentang rangkapnya jabatan dengan sengaja di Plt kan tanpa ada dasar jelas. Mengingat sesuai pengakuan dari perangkat desa sudah ada 3 tahun jabatan rangkap tersebut dilakukan tanpa ada pengisian perangkat baru. Kalau demikian ini dibiarkan jelas Siswanto, akan menutup kesempatan putra desa minimalnya generasi muda desa setempat untuk menjadi perangkat desa. 

“Lucu banget masalah proses Plt jabatan rangkap sampai tiga tahun dengan alasan SK nya itu dibuat atau diperbarui setiap tahun padahal proses itu tidak ada dasar aturanya maupun mekanismenya. Kegiatan sidak yang dilakukan tadi secara umum untuk mencegah jangan sampai perangkat desa melakukan kesalahan terkait dengan tata cara pengelolaan anggaran yang jumlahnya miliaran ini,” pungkasnya. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: