Wednesday, December 13, 2017

Tidak Kantongi Identitas Diri Puluhan Orang Terjaring Yustisi, Berikut Alasanya

SiagaNews || Gelar Operasi Yustisi yang dilakukan petugas gabungan dibawah komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Ngawi berhasil menjaring puluhan pelanggar khususnya warga yang tidak melengkapi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Operasi yang mengerahkan puluhan anggota Satpol PP diback up petugas Satlantas Polres Ngawi Sub Denpom V/1-2 Ngawi dilakukan sekitar satu jam di depan Pengadilan Negeri (PN) Ngawi Jalan PB Sudirman, Selasa (12/12).

Dalam operasi yang mulai digelar sekitar pukul 08.00 WIB berakhir pukul 19.00 WIB tersebut puluhan petugas gabungan langsung mengarahkan pengendara kendaraan bermotor khususnya roda dua ke arah halaman PN Ngawi. Satu persatu para pengendara langsung diperiksa petugas utamanya identitas KTP. Begitu diperiksa tidak bisa memperlihatkan KTP warga pun langsung digiring petugas ke tempat penindakan untuk dilakukan sidang ditempat.

Arif Setiyono Kasi Penegakan Perda Satpol PP Ngawi mengatakan, Operasi Yustisi yang digelar kali ini dengan sasaran KTP dalam rangka penegakan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Hasilnya, ada 35 orang terjaring langsung di sidang ditempat dengan wajib membayar denda Rp 20 ribu sesuai penjabaran dalam Perda itu sendiri.

Memang tadi ada puluhan warga kena operasi tentunya penerapan sangsi langsung dilakukan ditempat berupa tindak pidana ringan yakni dengan membayar denda sesuai ketentuan. Sidang yang dilakukan tersebut dilakukan oleh para penyidik dari Kejari maupun PN (Pengadilan Negeri-red) yang ada di Ngawi ini, terang Arif Setiyono.

Dia menjelaskan, bagi warga yang terjaring diharapkan segera memproses indentitas kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ngawi atau ke kecamatan wilayahnya masing-masing. Diakui Arif, rata-rata dari pengakuan puluhan pelanggar selalu mengatakan blanko KTP kosong ketika hendak mengurus identitas diri tersebut.

Kalau beralasan blanko kosong memang tidak masuk akal karena setahu saya pihak Disdukcapil memberikan solusiyakni dengan membuatkan surat keterangan dan itu pun sah dipakai sambil menunggu blanko, tambah Arif.

Jelasnya, Operasi Yustisi dengan sasaran KTP tetap dilakukan secara berkala ini bertujuan untuk menyadarkan kembali warga akan pentingnya identitas diri. Arif mencatat sesuai idealnya selama setahun memang harus ada 6 kegiatan operasi namun sampai jelang akhir tahun 2017 ini baru 5 kali Operasi Yustisi yang dilakukan. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: