Thursday, January 11, 2018

Ancaman Kebebasan Pers Di Mata Birokrat


SiagaNews || Sudah menjadi ironi bagi kalangan pers sendiri maju mundur salah, yang dimaksudkan maju sesuai apa yang termaktub dalam kode etik jurnalistik mendasar UU Pers No 40 Th 1999 menjadi momok menakutkan bagi birokrasi (pemerintah) betapa tidak, akurasi pemaparan minusnya pemerintahan seolah dijabarkan sebagai aib atau borok yang berbau busuk ketika publik menyikapinya. Jauh dari kesadaran artikulasi sebenarnya sebagai bahan kritik, motivasi arah revisi kebijakan yang diharapkan rakyat.


Dan sebaliknya suatu misal membeberkan program yang katanya pro rakyat dalam kaca mata pers sendiri seringkali dikata berita plat merah belum tentu sesuai dengan obyeknya sendiri (rakyat). Bisa dikata peranan pers sendiri bisa menjadi mundur jauh sesuai harapan rakyat. Semuanya tidak lepas dari peran aktif pers yang masih dianggap tabu oleh pemegang kekuasaan (pemerintah), perasaan yang sedemikian ini bisa diberi label pemerintahan terlalu prematur atau malah salah mengimplementasikan kehidupan berdemokrasi.


Anggapan demikian tidaklah asal-asalan, tetapi mendasar kenyataan yang sebenarnya padahal peran sesuai konteknya pemerintah seharusnya memberikan perlindungan bagi kebebasan pers. Riilnya seperti yang dirasakan di Ngawi kalau mau jujur mereka pastinya merasa gerah dengan kehadiran penerbitan lokal yang acapkali di beri simbol tidak lebih dari abal-abal. Mengapa demikian, ketika kita mau melakukan tugas kejurnalistikan terhadap mereka tidak jarang dihadapkan pada kemalasan “menanggapi” lontaran pertanyaan kita.


Sebetulnya kalau mereka sangat memahami peran aktif yang katanya “media lokalan” kontribusi terhadap kinerja pemerintahan setempat yang bisa diserap rakyat terbuka lebar. Tapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya, jika ada kalimat yang terucap dari mulut mereka mungkin mengatakan tidak penting media lokal. Rasanya janggal sekali, betapa tidak setumpuk program kerja buat siapa..?. atau memang mereka punya tabiat ingin dibesarkan programnya dari luar daerah tanpa realisasi.


Kalau toh ada implementasi dari program kerja yang digadang berlabel demi rakyat ini hanya sepersekian persen jelas rakyat diluar Ngawi akan menutup mata. Kasarnya, lebih baik berkoar-koar diluaran dari pada dirasakan didalamnya yang resikonya harus merealisasikan kinerja. Kalau dipikir secara jernih orang awampun bisa mengatakan hal aneh kalau demikian ini terjadi.


Dalam sudut pandang yang berbeda baik dari pers atau dari segelintir rakyat lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia belum mampu dipahami sepenuhnya oleh pemerintahan daerah secara utuh meskipun didalamnya ada pengecualian. Realitanya, ketika ada wartawan dari penerbitan lokal Ngawi saat bertandang ke dinas akan dipandang “Enteng”. Hal ini bisa dibuktikan, seorang pejabat setingkat eselon II ketika mau digali informasinya dalam menjalankan program kerja sebagai bentuk amanah rakyat hanya menjawab seribu alasan mulai dari istilah “lagi rapat” sampai sedang kunjungan kerja diluar daerah.


Sungguh ironis sekali, padahal kalau mereka memahami dari berbagai sudut secara utuh media lokal punya peran penting dan sangat strategis dalam membangun paradigma ditengah rakyatnya sendiri. Namun sebaliknya ketika hadir dalam sajian berita tanda kutip menyerang ritme birokrasinya sesuai rel kode etik jurnalistik tidak luput hanya bagian mencari popularitas tanpa kelas. Parahnya, ketika dianggap melenceng dari koridor tata kejurnalistikan berbuah pasal penjeratan pencemaran nama baik, berakhir kemunafikan.


SHARE THIS

Author:

0 komentar: