Monday, January 15, 2018

Awas, Jangan Setengah Hati Jika Ingin Merestorasi Kepatihan


SiagaNews || Rencana Pemkab Ngawi untuk merestorasi Kepatihan yang ada di Jalan Pati Unus masuk Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi Kota  pada tahun 2018 ini setidaknya mendapat sorotan publik. Hal itu tidak lepas dari restorasi awal 2017 lalu terkait pembangunan pagar depan lokasi Kepatihan yang dinilai kurang maksimal.


Padahal melalui Disparpora Ngawi saat itu telah mengeluarkan anggaran tidak kurang Rp 1,37 miliar untuk menyulap pagar depan agar tampil eksostik dibanding sebelumnya. Mengingat keberadaan Kepatihan merupakan salah satu bangunan hertitage di Kota Ngawi. Namun sayangnya, setelah finishing keberadaan pagar terlihat pengerjaanya kurang sempurna alias rapi.


“Semua belajar dari pengalaman saja kalau ingin merestorasi Kepatihan pada bangunan utamanya ini apalagi kabarnya menyerap anggaran besar harus ekstra hati-hati. Jangan sampai hasilnya kurang memuaskan seperti pagar depan itu dimana plesteranya kurang rajin demikian juga acianya,” kata Gembong Pranowo Koordinator LBH Bhirawa Ngawi, Senin (15/01).


Terkait keberadaan pembangunan pagar ia mengaku sangat menyayangkan peran pengawas proyek seperti PPTK yang tentunya berada di bawah naungan Disparpora Ngawi. Seharusnya setiap tahap harus diawasi muaranya hasil pekerjaan memuaskan semua pihak.


Terpisah, Warsito Kabid Pariwisata Disparpora Ngawi menjelaskan, dari perencanaan awal keberadaan Kepatihan akan dilakukan restorasi secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada. Untuk tahun 2018 ini restorasi akan menyasar pada bangunan utama dengan bandroll Rp 4 miliar lebih bersumber dari BK Pemprop Jatim 2018.


“Tahun ini akan disentuh pada bangunan utamanya baik atap maupun lantai. Sumber dananya tetap dari BK Propinsi Jatim yang dulunya anggaran itu tidak terserap untuk restorasi Benteng Pendem maupun  Tawun sehingga dialihkan ke Kepatihan. Restorasi nanti tidak akan mengurangi konstruksi bangunan Kepatihan itu sendiri,” jelas Warsito.


Ulasnya, proses restorasi baru dilakukan sekitar Mei 2018 nanti dengan alasan pihaknya masih menunggu perubahan atas APBD 2018 dan itu baru diketahui sekitar Maret. Jika semuanya jelas terkait pagu anggaran akan disusul dengan pengadaan barang dan jasa yang didaftarkan ke ULP  dan terakhir baru diterbitkan SPK sekitar sebulan kemudian. (pr)

 


SHARE THIS

Author:

0 komentar: