Wednesday, January 3, 2018

Guru GPK Di Ngawi Minta Tunjangan Inklusi 2016 Segera Dibayarkan

SiagaNews || Sehubungan dengan itu, salah satu langkah teknis yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan sekolah inklusi  bagi anak berkebutuhan khusus berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Sejak keluarnya Permendiknas tersebut, secara bertahap mulailah kabupaten dan kota bahkan provinsi yang ada di Indonesia mencanangkan sebagai wilayah inklusif seperti di Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Namun ditengah perjalananya ada kendala yang patut dituntaskan seperti pengakuan Suratmi (38) yang keseharianya mengajar sebagai guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPPLB Ngawi beralamatkan Jalan Trunojoyo No.78 Ngawi. Menurutnya, tahun 2016 selaras dengan statusnya sebagai Guru Pendidikan Khusus (GPK) belum menerima tunjangan inklusi yang seharusnya didapat. Ia berharap tunjangan inklusi segera dibayarkan.

“Kalau memang apa ya maksudte itu hak kita untuk mendapat HR nya GPK kalau bias dicairkan ya dicairkan,” terang Suratmi, Rabu (03/01).

Tandasnya, dari awal pendidikan inklusi dirinya sudah menjadi GPK hanya saja tahun 2017 ada pengurangan kuota membuat dirinya statusnya sebagai GPK sudah tidak menyandang dan hanya sebagai konsultan di pusat sumber SLB YPPLB Ngawi. Menurutnya peran GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi.

Sementara itu Syaiful Ashar Kepala SLB C YPPLB Ngawi mengatakan, guru dilingkup sekolahnya yang mengantongi SK GPK tahun 2015 sudah menerima tunjangan inklusi sesuai haknya. Namun setahun kemudian tahun 2016 para guru GPK belum mendapatkan hak yang sama terkait tunjangan inklusi. Dari pengalaman tahun 2017 tunjangan inklusi yang didapat para GPK senilai Rp 1,4 juta dalam setahun. Dengan demikian ia sangat berharap bagi para GPK yang mendapat SK tahun 2016 untuk segera dicairkan haknya dari Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi.

“Harapanya ya temen-temen GPK yang ditahun 2016 belum menerima kalau bisa segera dicairkan. Karena kasihan ketika di tahun 2016 itu temen-temen banyak yang turun ke sekolah inklusi. Jadi kasihan kalau temen-temen yang 2017 sudah cair kemudian di tahun 2016 belum cair,” kata Syaiful Ashar.

Bebernya, meski demikian pihaknya belum mempertanyakan faktor tidak dicairkan tunjangan inklusi pada 2016 ke Bidang Pendidikan Dasar khususnya Kasi Pendidikan Inklusi Dindik Ngawi. Dan tahun 2016 saat itu guru yang mengantongi GPK di SLB YPPLB Ngawi baik B dan C jumlahnya antara 16-17 orang guru.

Terpisah, Kunik Diah Atmawati di tahun 2016 sebagai Kasi Pendidikan Inklusi Bidang Pendidikan Dasar Dindik Ngawi menjelaskan, pasca deklarasi inklusi tertanggal 26 November 2015 terkait tunjangan inklusi bagi GPK selama tiga tahun terhitung mulai tahun 2015-2017 sudah direalisasikan. Terkait realisasi tunjangan inklusi pada tahun 2016 ia menegaskan sudah dicairkan melalui koordinatornya masing-masing.

“Cair semua mas, sudah cair di koordinator masing-masing jadi langsung kepala sekolah yang mengambil kemudian sudah dikasihkan begitu. Kalau saya kan selaku kasi pendidikan inklusi apa itu hanya mencairkan kemudian setelah itu setelah cair saya serahkan ke kabid kemudian memanggil kepala sekolah,” beber Kunik Diah Atmawati.

Urainya lagi, realisasi tunjangan inklusi pada tahun 2016 saat itu memang dicairkan diakhir tahun antara November-Desember. Dan terkait tunjangan inklusi saat itu direalisasikan kepada guru berstatus GPK kurang lebih 90 orang guru dari 25 lembaga sekolah baik SD dan SMP. Dan sistim pencairanya saat itu memang dibayarkan sekali dalam satu tahun dengan hitungan Rp 150 ribu per bulan dikurangi pajak. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: