Thursday, January 11, 2018

Pemilu Tinggal Setahun, Partai Politik Start Cari Mangsa


SiagaNews || Perehelatan pesta demokrasi nasional tinggal menunggu waktu demikian juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dibuat repot dalam meloloskan partai politik. Berbagai tahapan telah dilakoni mulai verifikasi administrative sampai verifikasi factual, seperti yang terjadi di KPU Kabupaten Ngawi pada awal tahun ini. Sebelumnya, sesuai informasi dari KPU setempat dalam perjalanan verifikasi factual sempat diwarnai pencoretan parpol akibat terganjal administrative menyangkut alamat kantor setingkat DPC yang dinilai tidak sesuai dalam verifikasi sebelumnya sedangkan satu parpol tidak mampu menunjukan KTA mendasar seperseribu dari jumlah rakyat Ngawi.  


Boleh jadi aturan yang dimainkan oleh KPU secara kolektif dengan mempersempit ruang gerak parpol bisa dimungkinkan menyederhanakan parpol itu sendiri. Akibatnya parpol yang dianggap gurem akan susah mencuri point percaturan politik dan berakhir kandas. Seiring memasuki tahapan tersebut, parpol yang jauh hari merasa dirinya lolos dalam verifikasi meskipun pemilu masih setahun lagi sudah terlihat memulai cari mangsa dengan berebut hati rakyat.


Terlihat akhir-akhir ini parpol ditingkat daerah mulai meningkatkan intensitasnya dalam beradu isu politik yang dianggap strategis. Drama yang sudah terbiasa ini terlihat setiap kali menjelang pemilu, untuk memaksimalkan jumlah kursi kedewananya. Satu sisi alasan tersebut memang boleh diterima, namun apakah dalam percaturan politik dengan meraup suara dari konstituenya juga dibarengi system penguatan perekonomian yang bermuara kesejahteraan rakyat sebagaimana harapan konstituen sendiri. 


Perihal keseriusan menata sendi-sendi kehidupan ini masih menjadi barang tabu, riilnya seperti di Ngawi sendiri. Pemandangan setengah hati dalam mengkonsep aturan di tingkat daerah sangat terlihat ketika terjadinya sidang paripurna di DPRD Kabupaten Ngawi. Sederhananya ketika sang wakil rakyat yang terhormat ini membuat draf atau merencanakan peraturan daerah (Perda) mendasar usulan eksekutif maupun inisiatif dari legiaslatif yang di akhiri penetapan dalam sidang paripurna seringkali tanpa ada tindak lanjut yang jelas.


Dari pengalaman setahun lalu, sudah berapa kali sang wakil rakyat melakukan lawatan ke luar daerah dengan beragam agenda mulai studi banding hingga workshop. Sejauh manakah mereka berinisiatif mempertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat. Entah apa alasanya terbukti banyak kursi yang kosong melompong ditinggal empunya, hematnya konsistensi sebagai wakil rakyat masih dipertanyakan. 


Seharusnya mereka sadar, rakyat sudah mulai cerdas membaca alam politik jangan sampai hiruk pikuk dan kegaduhan politik semakin membuat rakyat risih dengan partai politik sebagai pilar demokrasi. Padahal kalau toh mereka masih kepengen kursi istimewa tersebut tidak sepantasnya membohongi aspirasi rakyat. Maka atas realita dari perilaku anggota dewan ini bisa saja mereka di cap hanya abal-abal Padahal waktu mereka tinggal selangkah lagi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat menuju pemilu 2019.


Kemudian secara nasional demokrasi di Indonesia secara empirik bagian dari demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis. Artinya sebuah demokrasi yang mengedepankan suara rakyat dibandingkan dengan keberadaan sistem ala tirani dan kediktatoran seorang pemimpin Negara. Akan tetapi pemikul dari aspirasi rakyat masih jauh bahkan ada sekat batas sebagaimana yang diamanahkan dalam dasar Negara ini. Percaturan perpolitikan kita masih bersifat transaksional pada sisi wakil rakyat sebagai badan legislasi, hal ini ada katerkaitan dengan kebijakan pemerintah yang masih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. 


Budaya barter dengan elit pemerintahan makin membelalakan mata rakyat. Parpol sebagai mesin politik tidak ubahnya kendaraan muatan kosong ketika elit pemerintahan berada pada level kotor. Sehingga tidak jarang mereka ditumpangi dengan kepentingan bahkan ikut terseret dalam kebobrokan pemerintahan. Karena ada unsur yang menguatkan terjadinya konspirasi politik antara legislative dengan eksekutif. 


Misalkan pemanfaatan antara penguasa dan pengusaha memang sulit untuk dihindari karena mereka saling memberanikan diri tukar guling kepentingan demi memuluskan kepentingan masing-masing. Kalau mencari benang merahnya persoalan yang cukup komplek ini tidak lepas dari penegakan hukum di negeri ini masih lemah, praktek money politik menjadi sesuatu yang biasa. Realitas cost politik yang mahal secara tidak langsung adalah mematikan demokrasi sendiri.(pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: