Monday, January 8, 2018

Tekan Pelanggaran Pemilu, Polres, Kejari Dan Panwaslu Ngawi Teken MoU Sentra Gakkumdu

SiagaNews || Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ngawi bersama Polres dan Kejari Ngawi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penanganan tindak pidana Pilgub Jatim 2018 dan Pemilu 2019 melalui sentra pelayanan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Aula RM Notosuman Ngawi, Senin (08/01).

Ketiga instansi ini berkomitmen bersama melakukan pengawalan pelaksanaan pesta demokrasi selama dua tahun kedepan baik Pilgub Jatim maupun Pileg maupun Pilpres. Terutama menekan terjadinya pelanggaran selama proses pesta demokrasi baik jelang maupun pasca proses pemungutan suara.

“Kehadiran Sentra Gakkumdu ini sifatnya menekan terjadinya pelanggaran pemilu melalui langkah persuasive. Termasuk melalui program santri mengawasi yang bakal kita arahkan ke ponpes yang ada di Ngawi ini supaya mereka tahu tentang pelanggaran pemilu maupun lainya seperti money politik,” terang Abjudin Widiyas Nursanto Ketua PanwasluKabupaten Ngawi, Senin (08/01).

Bebernya, pihak Panwaslu Kabupaten Ngawi untuk menciptakan kesadaran dalam menjalankan serta mengamankan pemilu telah mengirimkan sekitar 30 orang santri di Surabaya untuk diberikan tentang materi dan pemahaman tentang seputar pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian muaranya puluhan santri tersebut menjadi duta pemilu yang memberikan penerangan disekitar ponpes yang ada.

“Selain itu juga mulai hari ini kita sudah melakukan pemetaan titik rawan pelanggaran pemilu. Namun secara detail berapa titik rawan maupun lokasinya masih kita hitung secara bersama,” jelas Abjudin.

Ditempat yang sama Kapolres Ngawi AKBP MB.Pranatal Hutajulu tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya tiga instansi melalui nota kesepakatan Sentra Gakkumdu akan memberikan ruang pengawasan secara bersama terhadap tata cara pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 maupun dua pesta demokrasi 2019 baik Pileg maupun Pilpres. Tegasnya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi apabila ditemukan tindak penyuapan dengan iming-iming uang atau money politik pihaknya akan melakukan tindakan hukum.

“Kalau terjadi money politik yang diperkuat dengan unsur-unsur yang memenuhi dan cukup bukti maka akan kita proses sesuai aturanya. Tentunya, untuk melakukan proses hukum kita tetap melibatkan kejaksaan mendasar mekanisme yang ada,” kata AKBP MB.Pranatal Hutajulu.

Senada yang dikatakan Waito Wongateleng Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi pada dasarnya, sentra Gakummdu dibentuk dari tiga pilar instansi merupakan satu keterpaduan dalam satu atap penanganan pelanggaran pemilu. Penangananya sendiri tentu didasari kaidah pendekatan baik mendasar laporan masyarakat atau temuan dari Panwaslu Kabupaten Ngawi.

Kembali ke masalah money politik dalam pelaksanaan pemilu seperti yang dilakukan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mencetuskan ide membuat satuan tugas anti money politik menjelang Pilgub serentak 2018 ini. Tito ingin Polri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani praktik politik uang yang diprediksi akan ramai menjelang Pilgub 2018. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: