Friday, January 26, 2018

Tercapainya PUG Harus Punya Daya Dorong Semua Stakeholder

SiagaNews || Hingga kini gerbong kesetaraan gender salah satu program pemerintah yang didorong realisasinya masih membutuhkan waktu. Ada beberapa bukti terhadap pengarus utamaan gender (PUG) hanya sebatas slogan melalui kemasan tanpa kejelasan outputnya. Dan parahnya kegiatan maupun dari tujuan PUG tersebut hanya dibebankan pada satu tumpuan kalau di pemerintah daerah yang bertanggungjawab seolah dinas pemberdayaan perempuan.

Betulkan demikian, tentu jauh dari kata mufakat dari perjalanan PUG sebelumnya. Seperti yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi yang telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) beberapa waktu lalu dengan sasaran semua OPD dan desa maupun kelurahan.

Sasaran dari bimtek itu sendiri sudah ‘betul’ jika dikaji ulang apakah mereka selaku audien akan menindaklanjuti secara tepat dan terpogram. Lepas dari persoalan itu seyogyanya semua elemen pemerintah sampai pada tataran level bawah yakni desa harus mempunyai kesadaran untuk menterjemahkan PUG secara utuh tanpa ada distorsi yang dibuat.

Jauh hari Indah Kusumawardhani Kepala DP3AKB Kabupaten Ngawi berkomitmen perjalanan PUG tanpa syarat apapun harus bisa diimplementasikan dalam cakupan bidang sosial masyarakat. Tentu semua itu dilakukan tetap didasari dari instrument peruntukan gender sesuai Permendagri Nomor 67 tahun 2011.

“Kesetaraan gender (PUG-red) ini harus didorong oleh semua pihak tanpa ada satupun pengecualian lintas sektor justru sebaliknya harus ada doyong dari semua stakeholder. Agar PUG ini benar-benar utuh direalisasikan oleh mereka semua jangan hanya sebatas paket kegiatan berkala,” terang Indah Kusumawardhani Kepala DP3AKB Kabupaten Ngawi, Jum’at (26/01).

Menurut Danik demikian sapaan akrabnya, realisasi gender tidak hanya lahir dari kesadaran individu, tetapi juga sangat tergantung pada faktor budaya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Gender di era global berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk tantangan yang dihadapi dalam bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesejahteraan bersama. Konsep gender perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang bertanggung jawab atas kesetaraan dan keadilan.

Program Pemberdayaan Perempuan bersifat sentralistik bahwa program yang dilakukan hanya turunan dari kebijakan pusat yang tidak sensitif terhadap lokalitas dan tidak pada Program Responsive Gender. Kita bisa merujuk pada kenyataan dan permasalahan yang  dihadapi oleh perempuan Aceh atas kasus-kasus kebijakan lokal yang telah menempatkan perempuan pada level yang sangat rendah atau tidak berkeadilan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperjuangkan berpuluh-puluh tahun belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, meskipun berbagai instrumen yuridis telah disusun pemerintah untuk pencapaian target program. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masih tingginya ketimpangan gender di masyarakat. Ketimpangan gender ini masih ditemui dalam berbagai bidang termasuk budaya, kebijakan dan lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi dana yang  dianggarkan birokrasi publik untuk pemberdayaan perempuan yang belum menyeluruh dan tepat sasaran. (pr)

SHARE THIS

Author:

0 komentar: