Thursday, March 15, 2018

Sebagai Wakil Rakyat, Antok Bangun Komunikasi Intens Melalui Reses


SiagaNews || Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Kabupaten Ngawi memasuki masa sidang pertama tahun 2018 langsung tancap gas blusukan ke desa untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat yang dikemas dalam kegiatan reses. Bersama ratusan warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengajak masyarakat selaku konstituenya lebih bersinergi lagi dalam menuntaskan pembangunan di desa terutama insfrastruktur jalan.

“Kita sebagai wakil rakyat selalu membuka diri terhadap kritik, saran maupun harapan dari warga masyarakat yang notabene saudara kita semua. Tanpa mereka kita sangat tidak berati apa-apa sehingga semua keluhan yang disampaikan melalui forum reses ini tetap kita lanjuti secepatnya target utamanya tidak lain masalah insfrastruktur jalan,” terang Antok sapaan akrab Ketua DPRD Ngawi, Kamis (15/03).

Antok yang sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Ngawi demikian juga selaku CEO Manajer Persinga Ngawi berkeyakinan, program yang sudah digariskan pemerintah mulai tingkat pusat maupun daerah baik bersifat bottom up maupun top down realisasinya ke masyarakat pasti ada plus minus. Maka sudah barang tentu setiap wakil rakyat seperti dirinya, menjadi kewajiban yang mutlak untuk melakukan pengawalan ketat terhadap program pembangunan baik jangka pendek maupun panjang.

“Suatu contoh hasil dari kegiatan reses pada kali ini, saudara kita yang ada di Desa Wonokerto meminta realisasi program pengerasan jalan dalam bentuk pavingisasi. Untuk itu dalam reses kali ini sengaja kita undang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ngawi agar mereka menjelaskan secara teknis realisasinya yang terploting melalui APBD,” bebernya.

Antok pria kelahiran Desa Semen, Kecamatan Paron, ini menuturkan, secara real posisi jalan poros sepanjang 1,8 kilometer di Desa Wonokerto yang dicover program pavingisasi akan segera direalisasikan tahun 2018. Dan pengerasan jalan dengan spec pavingisasi tersebut diprediksi menelan budget sekitar Rp 1,8 miliar bersumber APBD 2018 yang dibuktikan sudah diakusisi oleh DPUTR Kabupaten Ngawi. Sehingga program pengerasan jalan itu nantinya dibawah tanggung jawab DPUTR selaku kedinasan di Pemkab Ngawi.

Lanjutnya, ada beberapa persoalan mendasar yang masuk dalam pembahasan di kursi kedewanan nantinya. Mengingat wilayah Ngawi secara umum warga masyarakatnya adalah petani sehingga persoalan pengadaan pupuk maupun harga gabah demikian juga sarana drainase atau saluran irigasi menjadi topik pembahasan yang dibakukan.

“Ada persoalan yang sangat mendasar terhadap nasib petani sehingga apapun alasanya mereka harus kita kawal untuk mendapatkan program maupun solusi terbaik dari pemerintah. Dimana persoalan pupuk dan harga gabah menjadi momok menakutkan jika musim tanam tiba dan memasuki musim panen raya,” pungkas Antok. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: