Thursday, April 5, 2018

Panasnya Pembahasan Raperda BUM Desa Anggota Dewan Saling Ngotot


SiagaNews || Rapat pembahasan draf Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Ngawi di Aula Rosin Jalan PB Sudirman Ngawi pada Rabu, (04/04), berlangsung panas. Menyusul pembahasan masuk ke materi penyertaan modal BUM Desa. Alih-alih saling memahami argumen justru sebaliknya peserta Pansus I pun terkesan ngotot mempertahankan usulanya masing-masing.


Panasnya rapat tersebut berawal dari usulan Khoirul Anam Mukmin yang meminta penyertaan modal BUM Desa bersumber APBDes harus dibatasi nominalnya. Hal itu untuk mengantisipasi bocornya anggaran yang disalurkan maupun meminimalisir penyalahgunaan modal di BUM Desa terutama tindakan melawan hukum.


“Pembentukan BUM Desa ini sebagai nuansa baru untuk jasa keuangan di desa. Agar tidak terlalu bias sisi penyertaan modalnya perlu dibatasi berapa persentasenya. Tujuanya tidak lain untuk membatasi itu agar tidak terjadi apapun dan aturan pembatasan itu sendiri bisa melalui peraturan bupati,” jelasnya.


Tak pelak alasan Gus Anam sapaan akrab Khoirul Anam Mukmin legislator dari PKB ini langsung ditentang keras Suntoro. Menurut wakil rakyat dari Partai Gerindra argumen yang dibawa Gus Anam sebagai bentuk suudzon dan terlalu menjustifikasi terhadap para pelaku BUM Desa nantinya padahal belum direalisasikan. Dan Suntoro beralasan pembatasan penyertaan modal mekanismenya bisa dilakukan melalui musyawarah desa bukan dituangkan ke Raperda BUM Desa.


“Acuanya itu kan ada musyawarah desa toh itu sesuai kemampuan desa itu sendiri. Penyertaan modal itu kan melalui musyawarah desa jadi kalau ada pembatasan sama halnya dengan pengebirian musyawarah desa. Jika ada pembatasan jelas melanggar dengan aturan diatasnya,” kata Suntoro.


Mendapat tentangan keras tersebut membuat Siswanto Wakil Ketua Pansus I DPRD Ngawi terpancing langsung angkat bicara. Sesuai tupoksinya beranggapan kalimat suudzon yang dilontarkan Suntoro ke Gus Anam sangat berlebihan dan membuat ketidaknyamanan forum rapat itu sendiri.


“Ketika ada kata-kata suudzon itu tidak nyaman soalnya ini pembahasan. Artinya begini penyampaian Pak Suntoro tentang suudzon itu membuat tidak nyaman padahal kita membahas peraturan yang direncanakan. Nah yang namanya kita mengatur pasti ada yang nyaman dan tidak nyaman. Kita semuanya punya alasan sendiri-sendiri dan sebenarnya suudzon itu tidak ada kok,” terang Siswanto Wakil Ketua Pansus I DPRD Ngawi, Rabu (04/04).


Situasi panas baru berakhir setelah menginjak pada materi pembahasan lain. Namun disisi lain, tegas Idham Karima Kabag Hukum Pemkab Ngawi yang turut hadir dalam pembahasan menilai mekanisme maupun aturan BUM Desa harus menyesuaikan dengan produk hukum yang lebih tinggi baik Permendes Nomor 04 Tahun 2015 dan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 serta PP Nomor 43 Tahun 2014.


“Dimana dalam aturan tersebut sama sekali tidak mengatur secara makro pembatasan penyertaan modal BUM Desa. Sehingga apapun alasanya itu jangan sampai pembahasan raperda ini bertabrakan dengan aturan diatasnya tetapi harus menyesuaikan,” ungkap Idham Karima.


Sementara itu Kabul Tunggul Winarno Kepala DPMD Ngawi menekankan, BUM Desa Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Namun keberadaan BUM Desa perlu mendapatkan justifikasi hukum yang pasti. Besar harapan draf Raperda BUM Desa kalau toh ditetapkan nantinya tidak ada satupun masalah yang timbul.


“Kita perlu pembahasan lanjutan dan kosultasi jangan sampai keberadaan BUM Desa ini merugikan warganya. Justru sesuai marwahnya hadirnya BUM Desa memberikan tingkat kesejahteraan bagi warga masyarakat desa itu sendiri,” pungkasnya. (pr)


SHARE THIS

Author:

0 komentar: