Tuesday, April 3, 2018

Tidak Relevan, Sekdes PNS Terancam Ditarik Dari Desa


SiagaNews || Keberadaan sekretaris desa (Sekdes) khususnya berstatus PNS dinilai tidak relevan lagi jika ditempatkan di desa jika dikaitkan dengan kedudukanya mendasar aturan. Untuk itu anggota DPRD Ngawi meminta sekdes yang menyandang status PNS segera ditarik ke birokrasi pemerintah daerah.


“Kalau disimak keberadaan sekdes PNS apapun alasanya tidak relevan lagi sehingga harus ditarik dan dikembalikan ke pemerintah daerah,” terang Siswanto anggota Komisi I DPRD Ngawi, Selasa (03/04).


Alasanya, sudah jelas yakni sangat bersinggungan dengan Perda 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa demikian juga Perbup Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Sehingga kalau toh dipaksa terus tanpa mengindahkan faktor lain tentu menimbulkan problem baru.


“Kesempatan putra desa untuk mengabdikan diri di desanya akan tertutup kalau hal itu dibiarkan terus. Seperti yang terlihat ada beberapa sekdes PNS justru bukan orang dari asli desa melainkan luar desa tentu tidak akan maksimal,” ulasnya.


Kata legislator PKS ini menyebut pasca diundangkanya Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup seharusnya pengisian kursi sekdes dilakukan secara normative harus mengikuti aturan. Yakni melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan. Pihak pemerintah daerah harus tegas menarik sekdes PNS dari desa.


Kemudian menyangkut kekosongan kursi sekdes di 59 desa meskipun 42 desa lainya posisi sekdes di Plt kan harus segera terisi pejabat sekdes difinitif. Sebab, keberadaanya sangat vital ditingkat birokrasi pemerintahan desa.


Dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi harus mulai mempersiapkan langkah-langkah pengisian jabatan perangkat desa itu. Sebab, tahun 2019 penuh dengan momen pesta demokrasi sehingga keberadaanya sangat dibutuhkan.


Sementara itu informasi dari DPMD Ngawi beberapa waktu sebelumnya, bagi desa yang terdapat kursi sekdes kosong segera mempersiapkan diri untuk melakukan pengisian mengingat posisi sekdes sangat diperlukan dalam birokrasi desa.


“Mengenai kapan pengisian kursi sekdes semuanya terserah pihak desa yang bersangkutan. Alasanya desa harus membuat peraturan desanya terlebih dahulu demikian juga mempersiapkan anggaran untuk mencover proses pengisian itu,” terang Achmad Roy Rozano Kabid PemdesDPMD Ngawi. (pr) 



SHARE THIS

Author:

0 komentar: