Previous
Next

Tuesday, July 17, 2018

Nilai Pembagi Terlalu Besar Sainte Lague Pemilu 2019 Bisa Kontroversi

Nilai Pembagi Terlalu Besar Sainte Lague Pemilu 2019 Bisa Kontroversi

SiagaNews || Ketua DPC PDIP Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menilai sistem Pemilu 2019 untuk DPR dan DPRD kurang tepat apabila merujuk pada sainte lague atau metode perhitungan dan  penetapan jumlah kursi. Bebernya, meskipun masing-masing partai mempunyai sudut pandang berbeda atas sistem sainte lague. Akan tetapi bagi PDIP dianggap kurang proporsional pada aturan yang diterapkan pada Pemilu 2019 mendatang itu.

“Saya kira masing-masing partai mempunyai sisi tersebut (sainte lague-red). Kalau di kami tentu saja capaian untuk perolehan kursi diatas tiga itu yang agak berat karena posisi pembaginya sangat besar,” kata Antok sebutan lain Dwi Rianto Jatmiko, Selasa, (17/07).

Menurutnya skema yang berlaku pada sistem temuan ahli matematika Andre Sainte dari Perancis tersebut nilai pembagi suara untuk menentukan perolehan kursi terlalu besar yakni bilangan 7. Justru sebaliknya, apabila partai dengan perolehan kursi dibawah tiga dengan model skema yang diterapkan KPU akan diuntungkan.

Maka dengan alasan itulah Antok menilai penerapan metode konversi suara lebih proporsional jika memakai sistim kuota yakni Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) seperti Pemilu 2014. Namun apapun alasanya ia pun mematuhi semua peraturan dari pihak penyelenggara pemilu tersebut (KPU-red) yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 07 Tahun 2017.

Ditempat berbeda Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi dengan sistem sainte lague pada proses penghitungan sekaligus pembagian kursi hasil Pemilu 2019 malah lebih proporsional. Menurut Toni panggilan akrab dari Ketua KPU Kabupaten Ngawi itu, keuntungan sainte lague adalah partai yang kompetitif di dapil berpeluang memenangi satu kursi atau lebih.

Dalam hal ini, partai yang dominan banyak diuntungkan dengan sistem tersebut. Berbicara dari sisi efektifitas dan juga estetika saat rekapitulasi, dibandingkan dengan sistem kuota atau BPP, model sainta lague lebih representatif jika digunakan pada saat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara, hasil perolehan suara tiap partai akan terbagi otomatis.

Dan didapatkan peringkat atau urutan tertinggi sampai terendah tanpa melakukan perhitungan untuk mencari BPP. Jika hasil ditampilkan pada slide, maka hasil akan langsung terlihat secara otomatis oleh para peserta dengan mempergunakan aplikasi yang tersedia pada MS Office. (pr)

Hari Terakhir Pendaftaran Caleg, PDIP Ngawi Keterwakilan Perempuan Diatas Target

Hari Terakhir Pendaftaran Caleg, PDIP Ngawi Keterwakilan Perempuan Diatas Target

SiagaNews || Pesta demokrasi lewat Pemilu 2019 masih setahun lagi digelar. Namun tahapanya mulai dilakukan sekarang ini oleh KPU baik pusat hingga daerah. Pada kesempatan hari terakhir PDIP Ngawi secara resmi mendaftarkan 45 orang sebagai bakal calon legislative di KPU Kabupaten Ngawi, Selasa, (17/07). Mengingat pendaftaran para calon wakil rakyat itu sendiri sudah mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018 ini.  

Pada proses pendaftaran, partai berlambang banteng moncong putih wilayah Ngawi itu tercatat memiliki keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen. Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPC PDIP Ngawi mengatakan, dari 6 daerah pemilihan (dapil) sebanyak 19 orang perempuan dari 45 orang telah didaftarkan dari PDIP untuk ikut andil merebutkan kursi di DPRD Ngawi.

Menyusul dari jumlahnya, Antok sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko memastikan ada 37 persen kuota perempuan. Padahal KPU memasang target 30 persen untuk kuota perempuan yang harus didaftarkan oleh masing-masing partai sesuai Peraturan KPU Nomor 7\/2013 dan UU 8\/2012 tentang Pemilu pasal 58 dan 59.

“Hari ini ada 19 orang perempuan yang kita daftarkan sebagai calon legislative ke KPU Ngawi. Dengan angka itu untuk kuota perempuan dari PDIP Ngawi sudah terpenuhi bahkan lebih dari yang ditargetkan,” terang Antok, Selasa, (17/07).

Dari jumlah 45 orang yang didaftarkan, ada 2 orang kandidat bakal caleg berlatar belakang kepala desa dan 2 orang lainya baru saja menjalani masa pensiun dari PNS serta 1 orang lagi sebagai PNS aktif. Pada masa pendaftaran Antok menekankan, semua berkas sudah disiapkan guna proses verifikasi administrasi sebelum perbaikan syarat administrai pencalegan dan disusul pada perbaikan syarat administrai yang berakhir pada 22 Juli 2018 mendatang.

“Semua yang mencalonkan diri jadi legislative sudah kita daftarkan. Hanya saja jika ada kekurangan administrasi maka akan kita penuhi pada tahapan berikutnya yakni di masa perbaikan,” bebernya.

Kemudian pihak KPU Kabupaten Ngawi memastikan pada waktu PDIP mendaftarkan para calegnya terhitung sebagai partai ke-7 yang telah mendatangi kantor penyelenggaran pemilu itu. Semua berkas atau syarat administrasi yang diajukan PDIP akan diteliti secara detail dalam masa waktu verifikasi.

“Semua berkas yang ada akan kita cek dan teliti satu persatu apabila ada kekurangan syarat administrasi sesuai peraturanya maka akan kita kembalikan untuk dilengkapi kembali. Insyallah 16 partai dari 19 partai hari ini telah menjadwalkan diri melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Ngawi,” jelas Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi. (pr)

Monday, July 16, 2018

Ngamuk Bawa Pedang Pemuda Asal Paron Diamankan Polisi

Ngamuk Bawa Pedang Pemuda Asal Paron Diamankan Polisi


SiagaNews || Keterlaluan, diduga mabuk akibat minuman keras sambil membawa pedang TH pemuda 23 tahun asal Desa/Kecamatan Paron, Ngawi, terpaksa diamankan polisi. 

Dari catatan kronologi disebutkan, sekitar pukul 12.00 WIB Minggu kemarin, (15/07), TH mendatangi Ida Rahayu perempuan 25 tahun di rumahnya Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, sambil marah-marah dengan membawa pedang.

Tidak sebatas itu, si terduga pelaku juga sempat mencekik korban yang mengakibatkan rasa sakit. Untungnya oleh Suwarno tetangga korban aksi TH dapat dilerai dan berhasil melepaskan pedang.

"Habis kejadian itu korban lapor kepada kami di Polsek Paron. Waktu itu juga TH langsung kami amankan beserta barang bukti berupa sebilah pedang," terang Kapolsek Paron AKP Widodo.

Untuk saat ini pihaknya terus memeriksa TH guna mengetahui motif dan alasannya. Jika terbukti kuat si terduga pelaku bakal dikenai UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 jo 406 KUHP. (pr)